Marsroutes en Dwaalsporen

M. H. Groen, Marsroutes en Dwaalsporen. Het Nederlands Militairstrategischbeleid Indonesië 1945-1950, ’s-Gravenhage, SDU Uitgeverij, 1991. 359 hlm., indeks + lampiran + peta. Dengan ringkasan bahasa Inggris dan Indonesia.


Setelah membaca buku ini, yang semula adalah disertasi doktor pada Universitas Leiden, teringatlah saya kepada percakapan pada tahun 1984 dengan almarhum Jenderal S. Parman. Ketika ia menjadi atase militer di London, seorang perwira Inggris menyatakan kepadanya bahwa rencana-rencana militer Indonesia dalam masa konfrontasi dengan Malaysia telah diketahui oleh pihak Inggris dan oleh karena itu Inggris telah mempersiapkan rencana tandingannya. Pernyataan itu dijawab oleh S. Parman: “Kalau begitu maka Inggris akan menghadapi kesulitan, karena kita orang Indonesia tidak pernah bertindak sesuai dengan rencana- rencananya”.

Terlepas dari unsur kelakar dalam ceritera itu, timbul pertanyaan keadaan pada masa 1945-1950, suatu masa ketika bangsa Indonesia dihadapkan dengan tradisi militer dan politik yang telah berakar pada pihak Inggris dan Belanda. Bangsa Indonesia baru saja berpraktek memerintah dalam negara baru. Sebagian kecil para pemimpinnya harus menghadapi berbagai bidang pemerintahan, terutama politik dan militer yang belum mempunyai tradisi. Khusus di bidang militer, pertumbuhannya pun melalui bentuk resmi sebagai BKR, TKR, TRI, dan akhirnya TNI. Di samping itu ada pasukan bersenjata lain, sedangkan di bidang politik luar negeri sama pula tidak ada pengalaman. Bagaimana menghadapi diplomasi Inggris, Belanda, dan kemudian menghadapi panitia PBB, yang bertugas sebagai penengah dan pengawas perundingan-perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda. Juga di bidang diplomasi, sejarah kita telah mengenal usaha-usaha perundingan pendahuluan informal di Jakarga, di Hoge Veluwe, kesepakatan di Linggarjati, di kapal induk Renville, dan akhirnya di Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

 

Pengalaman yang begitu banyak dan intens yang dirasakan oleh para pelaku dalam pasukan bersenjata republik, dewasa, ini juga sampai kepada para pembaca Indonesia dalam bentuk kisah kepahlawanan, bagian dari kenang-kenangan pribadi yang berbeda menurut tingkat penjelasan (level of explanation) para penulisnya, biografi-biografi yang tidak mendalam, dan usaha-usaha rekonstruksi sejarah berdasarkan bahan sumber yang terbatas.

 

Dari pikah para pelaku Belanda pun banyak muncul kenangan hidup, kisah-kisah rekonstruksi peristiwa-peristiwa politik dan militer bersumber pada catatan harian. Akan tetapi hal itu segera diimbangi oleh penerbitan bahan sumber arsip Belanda yang terencana dan rekonstruksi sejarah sebagai produk akademis. Dengan kata lain, ini berarti tersedianya arsip yang terbuka bagi para peneliti, yang dipermudah karena organisasi kearsipan yang begitu sempurna, tersimpan dalam koleksi umum arsip kerajaan, arsip kementerian pertahanan, maupun koleksi pribadi yang dicatat; Seksi Sejarah Militer Angkatan Darat, Seksi Sejarah Maritim Angkatan Laut, Kementerian Luar Negeri juga mempunyai koleksi arsip. Percakapan yang dilakukan dengan para tokoh militer Indonesia pun terdapat sebagai laporan pada Seksi Sejarah Militer Angkatan Darat. Tercatat atas nama Abimaju, Hidajat, Daan ]ahja, D. Kartasasmita, A. Kawilarang, AH. Nasution, T.B. Simatupang, Sungkono, Sutomo, K. Utomo.

Lalu apa hubungan cerita Jenderal S. Parman almarhum dengan bagian pembukaan bahasan buku ini? Hanya untuk menunjukkan, bahwa pada masa “perang revolusioner” mempertahankan Republik Indonesia ternyata pihak Belanda telah membuat rencana-rencana kebijaksanaan strategi militer sejak tahun 1945 sampai mundurnya tentara Belanda menjelang akhir tahun 1949. Di pihak TNI arsip rencana-rencana militer tentu sedikit sekali jumlahnya dalam koleksi resmi sekarang ini. Dan rencana-rencana militer Belanda tidak diketahui secara tepat oleh pihak pimpinan militer Indonesia.

Kini arsip-arsip Belanda periode 1945-1950 telah terbuka sebagai bahan studi yang memungkinkan suatu rekonstruksi sejarah sebagai produk akademis bisa dikerjakan. Hasilnya telah ditulis oleh seorang sarjana Belanda yang lahir lima tahun setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia.

Setelah tamat sekolah menengah (HBS) pada tahun 1972, ia belajar sejarah dan bahasa Belanda pada suatu yayasan pendidikan guru, kemudian meneruskan studi sejarah pada Universitas Utrecht, menjadi guru sejarah pada sekolah Katolik, menyiapkan penerbitan sumber sejarah Maluku Tengah dalam abad kedua puluh, dan sejak tahun 1982 bekerja pada Seksi Sejarah Militer Angkatan Darat di Den Haag, sampai ia menyelesaikan disertasi untuk mendapat gelar dokor pada Universitas Leiden.

Suatu rekonstruksi sejarah berdasarkan bahan dokumen yang luas, ditelaah secara mendalam, akan memberikan kerangka kronologis yang jelas mengenai peristiwa-peristiwa dengan analisis maupun visi pembuat dokumen. Peneliti dan penulis sejarah menempatkan peristiwa yang begitu banyak berdasarkan pandangan perspektifnya mengenai sejarah, dan bila mungkin menunjuk pelajaran apa yang dapat diperoleh dari studi sejarah.

Karena sejarah selalu mengenal berbagai segi, dan dalam hal buku ini Segi-segi di dalam dua sisi-Republik Indonesia dan Belanda-maka dalam buku Dr. Groen tentu saja kita lebih banyak mendapatkan segi-segi sejarah di dalam sisi Belanda. Ini memang menjadi pokok studinya, berdasarkan sumber arsip Belanda yang begitu banyak berupa surat-menyurat, rencana-rencana militer, dan komentar-komentar tertulis. Dari segi kepustakaan yang dipergunakan hanya empat buku tercantum dari pihak Indonesia yang telah terbit, dari Ide Anak Agung Gde Agung tentang Perjanjian Renville (1980), Abu Hanifah dengan kisah-kisah revolusi (1972). A.H. Nasution tentang Perang Kemerdekaan Indonasia (11 jilid, 1976-1982), dan T.B. Simatupang tentang pengalaman perang rakyat dalam Laporan dari’ Banaran (1972, dalam bahasa Belanda terbit 1985). Selebihnya ada tidak kurang dari 160 buku asing.

Ketimpangan bahan sumber seperti itu memang tidak dapat dihindari, mengingat publikasi Indonesia juga tidak banyak. Bahan arsip dan dokumen lain pun belum menjadi koleksi yang terencana dan dikelola dengan baik.

Buku Dr. Groen ini dimulai dengan sebuah pengantar yang panjang (58 halaman) tentang perkiraan masa depan (vooruitzichten) strategi militer Belanda di Kepulauan Nusantara, dari bulan Agustus 1945 sampai dengan Maret 1946. Dalam delapan bulan

pertama menghadapi konfliijelanda dan Republik Indonesia, telah terungkap bahwa di antara pemimpin-pemimpin militer Belanda terdapat pandangan-pandangan saling melengkapi atau bahkan bertentangan, yang tumbuh menjadi kebijaksanaan strategi militer. Sesudah tanggal 20 September 1945 ada pendapat bahwa gerakan republik begitu rapuh, dan dengan “suatu pameran bersenjata” dan “penangkapan para pemimpinnya”, Republik Indonesia akan runtuh bagaikan rumah kartu. Diperlukan konsentrasi militer di Jawa, dan dengan itu diharapkan sukses-sukses dalam usaha itu.

Akan tetapi ada sebuah pandangan bahwa rakyat Belanda tidak dapat menahan tersedotnya tenaga manusia dan alat-alat material, yang diperlukan bagi sebuah perang

perebutan kembali yang begitu luas dan belum pernah terjadi dalam sejarah kolonial kita“. Namun Jenderal S.H. Spoor berpendapat pada bulan Maret 1946, bahwa ada kemungkinan-kemungkinan untuk “menduduki kembali Jawa” melalui “perang perebutan kembali” yang dapat dimulai pada 1947.

Kita semua tahu bahwa pada tanggal 21Juli 1947 Belanda telah melaksanakan Aksi Militer 1 (pihak Belanda menyebutnya Aksi Polisionil). Antara tahun 1946 sampai Juli 1947, Spoor terus merajut pikiran-pikirannya yang dihadapkan kepada masalah-masalah pendudukan kembali Nusantara dengan jalan damai, pendudukan kembali secara menyeluruh atau bertahap dengan strategi key-area (sesuai rencana Mountbatten, panglima besar Sekutu untuk AsiaTenggara), masalah tidak tersedianya pasukan yang diperlukan antara 75.000 sampai 100.000 tentara) yang harus berhadapan dengan pasukan bersenjata Indonesia yang liar (disebut sebagai rampok, kaum komunis, dan pengekor politik), dan 10.000 eks tentara PETA yang sanggup mengadakan perlawanan sebagai tentara yang sesungguhnya.

Kecuali itu selama masih ada tentara pendudukan Inggris, maka penggunaan tentara Belanda harus dihubungkan dengan iklim perundingan. ”If the Dutch are used to extend the key-areas, real trouble would follow“, demikian tercantum dalam sebuah dokumen. Ketika itu jumlah tentara Belanda memang tidak mencukupi dan harus menunggu dari Negeri Belanda. Pertempuran Surabaya memaksa Inggris untuk maju setapak demi setapak menduduki kota itu, dan kejadian itu mendorong berkembangnya gagasan seratus persen “Merdeka dengan perjuangan”, dan “tidak populernya diplomasi”. Kelak-terbukti bahwa dua gagasan itu sendiri tidak dapat dipisahkan satu sama lain, ibarat dua sisi mata uang yang komplementer nilainya. Keharusan menjalankan diplomasi itu menjadi pertimbangan yang serius di pihak Belanda, khususnya karena adanya pendapat bahwa tentara Belanda tidak mungkin menghancurkan Republik secepatnya. Diperlukan paling sedikit tiga tahun. Tentara Republik memang kurang pengalaman, tetapi mereka tinggi moralnya. Observasi tentang kemampuan tempur pasukan di Jawa (sumber menyatakan de gewechtskracht der Javanen) dengan para instrukturnya yang cakap diakui oleh analisis militer Belanda dan Inggris.

Tanpa mengetahui rencana-rencana militer dan diplomatik Belanda, selama periode ”perang revolusioner” itu para pemimpin politik dan militer di tingkat nasional seperti mempunyai indera keenam, diplomasi dan perjuangan menjadi jalan yang terarah (walaupun penuh jalan simpangan) yang dijalani mereka dengan penuh kepercayaan diri. Momentum mempertahankan kemerdekaan disadari penuh, dan ini yang keliru diperhitungkan” oleh rencana militer Belanda dengan gagasan pendudukan total dan gerakan-gerakan pembersihan. Rajutan S.H. Spoor memang akhirnya dilaksanakan melalui Aksi Militer Pertama dan Kedua. Dalil sebelumnya bahwa apabila para pemimpin politik ditangkap, maka cita-cita memperjuangkan Republik akan hapus dengan sendirinya, tidak terbukti. Secara militer dan kedudukan internasional, Belanda juga terlalu lemah. Negeri Belanda tidak sanggup menyediakan tenaga yang diperlukan dan menyediakan material yang cukup untuk melakukan gerakan penaklukan Republik dengan jangka panjang.

Dengan jelas dan berdasarkan dokumentasi buku ini merekonstruksi sejarah yang padat dengan peristiwa, pendapat-pendapat yang sempit maupun kearifan yang terselip dalam argumentasi melakukan dan menyelesaikan-pendudukan kembali Indone-sia. Tema sentral ialah strategi militer di Jawa, karena sejak semula Jawa dianggap tempat kekuatan nyata Republik, dengan gerakan nasionalis yang telah berakar sejak awal abad kedua puluh, dan lahirnya pasukan-pasukan bersenjata di masa Jepang. Alam penjajahan Jepang yang kejam pun merupakan latar belakang.

Pusat perlawanan di Yogyakarta menjadi sasaran utama pasukan- pasukan Jenderal Spoor, yang berpendapat bahwa Yogyakarta harus dihancurkan, seperti terdapat dalam sebuah telegram Spoor tertanggal 4 Agustus 1947: Ceterum conseo Djocjakartum esse delendum). Dengan ini maka tumbuhnya rencana strategi militer dapat diikuti sampai April 1947, ketika perbincangan-perbincangan memasuki tahap menentukan. Sebelumnya pada tanggal 25 Maret 1947, perjanjian Linggarjati resmi ditandatangani. Pengakuan de facto kekuasaan Republik atas Jawa dan Sumatra dengan tujuan akhir Belanda untuk membangun federasi dan uni, diharapkan Belanda dapat menyelamatkan kepentingan-kepentingan ekonomi, sosial, dan politik internasionalnya. Para pemimpin militer Belanda tidak berhenti dengan rencana-rencananya sebaliknya pasukan-pasukan perjuangan Republik juga tidak terlalu menganggap penting perjanjian itu. Metode baru dirumuskan oleh Spoor dan stafnya untuk melaksanakan apa yang dinamakan “strategi ujung tombak” (Speerpunten strategie), yaitu secara bertahap melaksanakan operasi pendudukan dan baru sesudah itu melakukan operasi pembersihan, yang membayangkan pasukan ibarat jalannya tombak yang menuju pusat markas dan menguasai garis perhubungan, dan dari kedudukan kunci pasukan-pasukan Belanda melakukan operasi pembersihan di wilayah sekitarnya. Kelak terbukti bahwa rencana-rencana Belanda meleset dalam tujuannya untuk memporakporandakan dan menghancurkan moral tentara Republik, baik setelah Aksi Militer Pertama maupun Aksi Militer Kedua. Kedudukan kunci dan jalan perhubungan tidak semuanya dapat dikuasai. Makna ungkapan ”apa boleh buat” dan “main kucing-kucingan”.tidak dipahami benar oleh para perencana militer Belanda.

Sementara itu diplomasi berjalan terus, dan yang tidak terduga sebelumnya ialah perubahan sikap Amerika Serikat yang mulai bersimpati dengan Republik, yang memperkuat kedudukan internasional Republik. Pergantian van Mook dengan Beel sekarang ini bisa dipandang sebagai mempercepat proses konflik Belanda-Indonesia untuk duduk di meja perundingan terakhir yang menyerahkan kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia: Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Dari sudut historiografi, buku ini mengisi kekosongan yang selama ini diamati oleh para sejarawan Indonesia. Dibandingan dengan karya sejarah oleh penulis lndonesia, segera tampak kurangnya bahan dokumen otentik yang tidak dipergunakan para penulis Indonesia. Rekonstruksi sejarah terbatas memang banyak ditulis, tetapi lebih banyak berdasarkan sahibul hikayat, tidak berdasarkan dokumen yang luas. Buku ini juga memberi bingkai yang jelas mengenai terjadinya dan jalannya peristiwa yang dihadapi republik, walaupun jawaban dan pandangan republik masih banyak yang dapat diselipkan berupa studi tambahan, khususnya dalam konteks lokal;

Demikianlah buku ini ditutup dengan bab yang membicarakan hasil- hasil militer setelah Aksi Militer Kedua.-Di samping menunjukkan hasil-hasil militer di pihak Belanda dengan keberhasilannya menduduki kota-kota penting di seluruh Jawa, mereka melaporkan juga bahwa setelah doorstoot tentara Belanda, Republik tetap berusaha menyebarkan rasa ketidaktentraman, dalam satuan- satuan kecil tentara.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *